Oleh: Subandi Musbah
Direktur VISI NUSANTARA
BUKUNYA sangat tebal. Sekira 970 halaman. Banyak sekali. Juga berat. Sebetulnya sudah jadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, yang bisa saya akses hanya raperda. Masih berupa rancangan.
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sudah diketuk. 2 tahun lalu. Bahkan sudah direalisasikan. Uangnya sudah habis. Kecuali silpa.
Dalam buku yang penuh angka itu, semua belanja daerah tertuang. Untuk satu tahun. Tahun 2021. Rinci sekali. Mulai kode, uraian, jumlah sebelum perubahan dan setelah perubahan, sampai keterangan berkurang atau bertambah.
Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis penendapatan, belanja, dan pembiayaan ini ditulis begitu runut. Sesuai kaidah baku. Hanya saja tidak mencantumkan lebih detail siapa dan di mana lokasinya. Untuk soal itu ada di RKA masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
Dalam (Ra)Perda tersebut, dicatat bahwa APBD tahun 2021 sebesar Rp5.794.955.142.787,- bertambah sebesar Rp429.094.379.796,- sehingga menjadi Rp6.224.049.522.583.-
Itu artinya APBD tahun 2021 sebesar 6 triliun 224 Milyar. Lebih sekian. Angka yang begitu besar. Terbesar se-Banten. Dari 4 kabupaten dan 4 kota.
Rincian APBD 2021 tersebut meliputi: Pendapatan daerah; Belanja daerah; Pembiayaan daerah. Sedangkan APBD Tangerang bersumber dari 3: Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan transfer; Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara PAD bersumber dari: Pajak; Retribusi; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sedangkan transfer bersumber dari: Transfer pemerintah pusat; Transfer antar daerah.
Terakhir soal lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: Pendapatan hibah; Dana darurat; Lain-lain pendapatan sesuai ketetuan perundang-undangan.
Untuk mengetahui rinciannya, publik bisa meminta Perda tersebut ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Bisa melalui komunikasi resmi maupun menggunakan instrumen informasi publik.
Hari ini, saya mewakili Visi Nusantara, bersama-sama membedah APBD 2021. Terutama sektor kesehatan. Untuk yang belum pernah belajar politik budgeting, pasti menemukan kendala. Untung saya pernah, 12 tahun lalu. Di Taman Puspa.
Ada 13 Civil Society Organizarion (CSO). Kumpul bersama. Melalui giat peninjauan rekomendasi kebijakan LP terkait anggaran layanan kesehatan di Kabupaten Tangerang.
Setelah membedah APBD 2021, kami menemukam banyal hal. Mencatat dan kemudian menuangkan dalam bentuk policy brief untuk kemudian disampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Melalui dinas kesehatan.
Tujuan utamanya agar bagaimana kemudian tahun 2022 dan 2023 ada semacam keberpihakan anggaran. Khususnya sektor kesehatan. Melalui usulan refocusing anggaran. Program pro poor budgeting dan health care.
Ini bukan soal 10 persen APBD untuk sektor kesehatan. Jauh dari itu, ke mana mengalirnya anggaran sebesar itu. Hanya belanja habis pakaikah? Sementara pokok persoalannya belum tersentuh optimal.
Setiap kita, terlebih aktivis, perlu sekali memahami struktur APBD. Advokasi penganggaran hanya bisa optimal jika diawali dengan kemampuan membaca anggaran. Tanpanya sulit berbuat banyak.
Politik budgeting bukan hanya milik anggota dewan. Publik harus betul-betul insyaf bahwa uang yang dikelola negara itu perlu diawasi. Arahnya lebih terfokus pada apa? Dan itu bisa dideteksi melalui politik budgeting.
Termasuk pada sektor kesehatan. Seberapa besar alokasi untuk publik itu berbanding lurus dengan goodwill pemerintah daerah.
Kemampuan membaca APBD akan berdampak pada rekomemdasi yang akan diserahkan kepada pemeritah. Soal kesehatan misalnya; berapa rupiah anggaran yang diperuntukan bagi warga langsung? Lebih besar mana: Operasional pejabat atau dinikmati rakyat? Tentu, itu bisa dianalisa dari APBD yang ada.