Oleh: Subandi Musbah
Direktur VISI NUSANTARA
TIDAK boleh lelah. Apalagi menyerah. Membersamai mereka yang ikhlas meminta untuk saling berbagi pengalaman. Tidak banyak asal tersampaikan. Agar sama-sama belajar. Soal banyak hal.
Saya yakin, dengan memberi, tidak akan berkurang suatu apa. Termasuk ilmu pengetahuan. Terlebih diniatkan ibadah. Mungkin saja bisa bertambah. Seperti apa yang banyak orang bijak sampaikan.
Di hadapan para peserta, saya katakan, tema seperti ini barangkali kurang cocok sebagai narasumber. Alasannya sederhana, saya tidak pernah lama menjadi mahasiswa. Hanya 2 tahun. Sampai semester 4. Itu pun banyak bolongnya. Dulu waktu kuliah, lebih mengutamakan aksi dan mengikuti seminar atau diskusi publik.
Seminar selalu menyediakan nasi kotak bagi peserta. Bahkan, bukan sekali saja keluar kelas saat menerima kabar ada seminar di aula utama kampus. Meninggalkan kuliah hanya karena terpikir jam 12 siang dapat makan gratis.
Jadi, kalian, kata saya kepada mahasiswa yang tergabung dalam wadah IMKT, kalau merasa sulit dan susah saat kuliah, itu tidak seberapa, paling-paling telat makan seharian. Dan itu barangkali lantaran teknis saja, malas keluar atau telat kiriman orang tua.
Beda dengan saya, tidak makan dua hari itu sudah sangat biasa. Beberapa saksi hidup masih ada. Salah satunya yang saat ini menjadi Direktur Mother Language. Sebuah lembaga kursus bahasa inggris berpusat di Pare-Kediri. Bung Jarwo biasa saya panggil. Dia orang yang paling sering mengantarkan 3 atau 5 biji gorengan. Setiap pagi. Untuk sarapan dan makan siang.
Namun demikian, saya tetap menyampaikan apa yang saya pahami terkait kebebasan akademik. Panitia bilang: kebebasan berakademik. Barangkali maksudnya sama. Soal kebebasan dialektika sebagai mahasiswa.
Saya biacara panjang tentang konsep Dialektika Hegel, penulis buku Philoshopy of History. Filsuf kelahiran Jerman abad 17 ini mengurai begitu gamblang konsep Tesa, Antitesa, dan Sintesa.
Kata Hegel, dua hal saling bertentangan dan menghasilkan simpulan baru merupakan intisari dari dialektika. Kesimpulan dari dua pertentangan itu kemudian bisa saja menjadi tesa baru. Dan begitu seterusnya.
Apa itu dua pertentangan? Ialah tesa dan antitesa. Pertentangan itu menghasilkan sintesa. Dan, kelak, sintesa dipertentangkan kembali. Tidak ada kebenaran yang betul-betul benar. Pencarian atasnya terus-menerus. Jadi bagi orang yang merasa paling benar, harus banyak belajar lagi.
Hegel sebetulnya bukan orang pertama yang menjelaskan itu semua. Namun barangkali dia yang paling mudah difahami. Ditarik jauh sebelum masehi. Plato dan Aristoteles juga bicara serupa. Namun tidak begitu sama. Rincian dan penjelasannya.
Lantas apa kaitan dengan kebebasan akademik? Saya meyakini bahwa setiap kebijakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, mulai pusat sampai desa, perlu ada respons. Bisa saja tanggapan itu bertentangan. Betul-betul kontradiksi. Saling menegasikan.
SIBAMAS misalnya, tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menggelontorkan puluhan milyar uang rakyat agar usahawan terdampak pandemi Covid-19 bisa terbantu. Meski tidak besar tapi ada. Menjadi semacam pelipur lara kala derita.
Posisi mahasiswa dalam kaitan kebebasan akademik adalah bagaimana kemudian menyoroti realisasinya. Memotret ada banyak pedagang atau UMKM yang sebetulnya fiktif tapi menerima. Sementara ratusan pedagang kecil di pinggir jalan malah terbengkalai. Sehingga kaum terdidik menyampaikan antitesa dari sebuah argumentasi yang telah disampaikan penguasa daerah.
Juga Relawan Covid-19, yang sempat viral 3 bulan lalu. Pemerintah Daerah melalui SK Bupati membentuk relawan. Ada sekitar 150. Dari berbagai kalangan. Terbanyak unsur mahasiswa. Info yang saya terima, tujuannya untuk membantu percepatan penanganan kerja-kerja penanganan pandemi. Dan fokus pada vaksinasi.
Faktanya, saat relawan dibentuk, pandemi sudah sangat melandai. Kerja-kerja Satgas sudah optimal. Tanpa relawan juga sudah berjalan dan tidak menemukan kendala berarti. Kehadiran relawan malah membebani uang rakyat. Ratusan juta rupiah keluar. Padahal kalau untuk beasiswa, bisa mencover berapa puluh orang?
Mahasiwa idealnya memberi argumentasi pertentangan. Menyampaikan bantahan bahwa tidak perlu dibuat relawan baru. Toh pada kenyataannya yang sudah ada belum terkonsolidasikan dengan baik. Optimalisasikan saja yang sudah dulu terbentuk.
Sampaikan antitesa dari alasan yang pemerintah daerah utarakan. Bukan malah asyik ikut irama penguasa. Padahal analisa beberapa orang, itu upaya negara, dalam hal ini daerah menutup rapat mulut kaum terdidik agar tidak bersuara lantang. Supaya enggan mengkritisi kinerja Bupati Tangerang terkait penanganan pandemi.
Dan, dua bulan terkahir banyak sekali relawan yang tidak terjun ke lapangan, tapi tetap makan gaji. Ngeri sekali, belum apa-apa sudah maka duit negara. Bagaimana nanti? Info ini saya terima dari banyak relawan, katanya sudah tidak ke lapangan, tapi gaji jalan.
Nah, maksud saya, kebebasan akademik itu idealnya menyuarakan antitesa dari banyak argumentasi yang disampaikan penguasa daerah. Belajar mempertentangkan agar menghasilkan sintesa. Tentu bermuara pada keberpihakan pada rakyat kecil.
The last but not least, kebebasan akademik harus didukung oleh pihak kampus. Selama di jalur ilmiah. Bukan olah-mengolah. Artinya apa yang terjadi dan menimpa mahasiwa, kampus harus menjadi pembela.
Mahasiswa yang dibanting polisi saat aksi di depan kantor Bupati Tangerang misalnya, pihak kampus harusnya bicara lantang: Mengutuk kejadian biadab itu seraya meminta pihak terkait bertindak tegas. Kenyataanya?
Lantas apa yang terjadi? Kampus di mana mahasiswa itu kuliah sama sekali tidak angkat suara. Baik secara pribadi maupun institusi. Ini memalukan, ada mahasiwa dibanting, kampusnya diam saja, padahal dalam konsep kebebasan akademik, itu wajib dilakukan.
—