Beranda NEWS Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten Tunda Sementara Penggunaan Hak Interpelasi

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten Tunda Sementara Penggunaan Hak Interpelasi

Foto: Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis (Tengah) (Google/Istimewa)

SERANG | Penundaan sementara penggunaan hak interpelasi terkait Bank Banten didapat berdasarkan hasil rapat koordinasi internal antara DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten dengan Fraksi PDIP DPRD Banten pada Jumat, (19/06).

Kepada vinus.id., Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis mengatakan, dengan melihat perkembangan atas upaya dan langkah penyehatan Bank Banten oleh Pemprov, maka sebagai inisiator penggunaan hak menyatakan menunda atau menangguhkan untuk semantara waktu atas penggunaan hak konstitusi tersebut.

“Sikap penundaan ini diambil sebagai bentuk apresiasi sekaligus memberikan ruang, waktu, dan kesempatan kepada Pemerintah Provinisi Banten yang telah menunjukan itikad baik untuk menyusun dan menjalankan rencana aksi dan tindak lanjut terhadap upaya penyehatan Bank Banten,” ujarnya kepada wartawan pada Senin, (22/06).

BACA JUGA

» TRUTH Buka Kanal Pengaduan Bansos Covid-19 Bagi Warga Tangerang Raya

» Bantuan JPS Belum Turun, Benarkah Bank Yang Lamban?

“Tanpa sedikitpun mengabaikan prinsip dan esensi fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan sebagai anggota DPRD Provinsi Banten yang melekat dan mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan,” lanjut pria yang akrab disapa Klay ini.

Selain itu, menurut Muhlis, secara tekhnis pengawasan yang dijalankan dapat dilakukan oleh alat kelengkapan dewan yang secara khusus menangani bidang tersebut.

Berikut alasan penangguhan atau penundaan sementara penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten yang disampaikan kepada awak media yaitu:

Pertama, banyak alternatif metode dan mekanisme untuk mencapai solusi penyelesaian persoalan yang baik, efektif, dan efisien. Diantaranya melalui pemberian kesempatan sekaligus bersama-sama menguji dan mengawasi komitmen serta konsistensi Pemprov dalam upaya penyehatan Bank Banten tersebut.

Kedua, secara teknis kesempatan tersebut diberikan seluas-luasnya kepada Pemprov Banten untuk bekerjasama menjelaskan dan berkoordinasi langsung ditingkat alat kelengkapan yang ada.

TERKINI